- Advertisement -spot_img
HomeKabar DesaKurang Bagusnya Komunikasi Bakal Hambat Program Pemdes di Kota Batu

Kurang Bagusnya Komunikasi Bakal Hambat Program Pemdes di Kota Batu

- Advertisement -spot_img

Radar Batu, BATU – Asosiasi Petinggi dan Lurah (APEL) Kota Batu keluhkan kurang bagusnya sistem birokrasi yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu.

Mereka berharap Pemkot Batu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemdes agar sistem pemerintahan mulai dari atas ke bawah bisa efektif.

Ungkapan tersebut disampaikan oleh kepala desa serta bendahara desa dalam pertemuan yang digelar di Gedung Serba Guna, Desa Junrejo.

Akibatnya mereka pun kebingungan akibat komunikasi dan koordinasi yang tidak efektif. Sehingga berdampak pada beberapa program desa yang terancam tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Ketua APEL Kota Batu, Wiweko mengatakan beberapa hal yang dikeluhkan seperti pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah semester pertama yang tidak kunjung realisasi sesuai jadwal.

“Harusnya anggaran tahap pertama bisa cair maksimal pada Agustus 2021. Tapi sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut,” keluhnya Selasa (2/11/2021).

APEL Kota Batu berencana mengirim surat ke Pemkot Batu yang berisi imbauan agar koordinasi secara kelembagaan diperjelas. Supaya regulasi-regulasi yang dibuat bisa dikoordinasikan sebelumnya dengan pihak desa.

Sementara itu, Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal menambahkan APEL Kota Batu mempertanyakan sejumlah hal mengenai perintah yang dinilai kurang lazim contohnya instruksi mengosongkan tanggal dalam surat pengajuan.

“Apalagi instruksi tersebut dikirim melalui aplikasi perpesanan, bukan surat resmi. Maksudnya harus dikosongi itu bagaimana? Harusnya ada penjelasan jelas ke kami,” keluhnya.

Bahkan saat pencairan tahap pertama harusnya 60 persen tapi dipangkas menjadi 36 persen. Pemerintah Desa mendapatkan penjelasan turunnya alokasi itu akibat pandemi Covid-19. Penjelasan itu juga disampaikan melalui pesan pendek, bukan surat resmi.

“Inikan urusan pemerintah, soal anggaran kok seperti ini?,” imbuhnya.

Dalam kronologis yang disampaikan Faisal, pada 30 Desember 2020, muncul Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/406/Kep/422.102/2020 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah ke desa di seluruh Kota Batu Tahun Anggaran 2021.

“Dari dasar itu, Pemdes menyusun APBDes 2021. Nilainya masing-masing desa bisa berbeda,” katanya.

Dari keputusan itu, dana akan ditransfer dalam dua tahap. Tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen. Seharusnya, pencairan tahap pertama terjadi pada Juli atau maksimal Agustus. Namun hingga 2 November 2021 belum cair.

Pada 5 Oktober 2021 muncul surat dari pemberdayaan No 412.2/1952/422.102/2021 tentang Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Semester 1 Tahun 2021. Menurut Faisal, munculnya surat itu tidak sinkron dengan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/406/Kep/422.102/2020.

Meski begitu, pihak desa tetap mengikuti perintah mengusulkan pengajuan pencairan untuk tahap pertama ke kecamatan. Belum selesai proses di kecamatan, Pada 27 Oktober 2021, muncul lagi Keputusan Wali Kota Batu No 188.45/337/Kep/422.102/2021, tentang Bagi Hasil Retribusi dan Pajak Tahun 2021. Pemerintah desa pun kembali menyusun dokumen permohonan.

“Sudah menjadi tradisi, kalau bagi hasil pajak itu buncit di belakang. Padahal seharusnya bagi hasil pajak itu Juli-Agustus tapi sepertinya belum pernah jelas, selalu di akhir,” ungkapnya.

Beberapa tahun lalu, bahkan dana bagi hasil pajak dan retribusi ditransfer ke pemerintah desa di Kota Batu pada tanggal 30 Desember.

APEL Kota Batu berharap peristiwa seperti itu tidak kembali terjadi. Masyarakat akan menjadi korban karena program-program yang telah disusun dan dirancang anggarannya tidak berjalan maksimal.

“Sebetulnya, kami ingin diskusi. Membangun desa dengan martabat. Desa tidak hanya pembangunan fisik, juga membangun martabat,” paparnya

“Ini pemerintahan, seharusnya tidak boleh begini. Yang mengusik kami, kebiasan mengubah sendiri instruksi-instruksi tanpa membangun komunikasi dengan desa. Sadar atau tidak, kami dianggap orang goblok,” sambungnya.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, MD Forkan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa semua masalah ada solusinya. Ia tidak bisa menjelaskan secara detail dan langsung dengan alasan data-datanya berada di ruang kerjanya.

“Data ada di kantor. Besok saja, ya. Kami sampaikan seluruh data biar lengkap. Semua masalah pasti ada solusinya,” tegas Furkon. (Asi)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here